Permendagri 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan ...
NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Permendagri_No.82_th_2015_tentang_Pengangkatan ... Couldn't preview file There was a problem loading more pages. Permendagri_No.82_th_2015_tentang_Pengangkatan_Pemberhentian_Kepala_desa.pdf. Permendagri_No.82_th_2015 Lamp II permendagri 81 tahun 2015 - SlideShare Mar 29, 2017 · lamp ii permendagri 81 tahun 2015 1. lampiran ii peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan petunjuk: 1. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan melaksanakan P utusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 /PUU -XIII/2015 dan Negeri. pdf. dalam . KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110 Telp : (021)3450038, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 ... Feb 17, 2016 · Permendagri 81 Tahun 2015 adalah Permendagri yang baru yang menggantikan Permendagri 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Perlombaan Desa dan Kelurahan. 2. Ada 4 ruang lingkup dalam Permendagri 81 Tahun 2015 yaitu : a. Evaluasi Perkembangan Desa/Kel. b. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah ...
pada tanggal 15 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 138 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kemaritiman/ Plt. Permendagri 84 tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa ... Feb 26, 2018 · SOTK Desa diatur dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SOTK Desa diundangkan dalam Berita Negara Tahun 2016 Nomor 6. Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan … SALINAN - Berdesa NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
KEMENTERIAN DALAM NEGERI R.I KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110 Telp : (021)3450038, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 ... Feb 17, 2016 · Permendagri 81 Tahun 2015 adalah Permendagri yang baru yang menggantikan Permendagri 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Perlombaan Desa dan Kelurahan. 2. Ada 4 ruang lingkup dalam Permendagri 81 Tahun 2015 yaitu : a. Evaluasi Perkembangan Desa/Kel. b. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah ... Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa 12:34 AM Regulasi Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa terdapat beber Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 ...
lampiran iii peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah
